Penjabat (Pj) Bupati Merangin mukti mendapat kado istimewa saat pertama masuk kerja.
Mukti langsung didemo puluhan mahasiswa yang tergabung Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Merangin (25/9/2023)
Puluhan mahasiswa PMII mendatangi kantor Bupati Merangin menuntut kepada PJ Bupati Merangin untuk mengevaluasi kepala BPKAD Kabupaten Merangin, karena dianggap tidak bisa mengelola anggaran.
Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan alasan TPP ASN yang seharusnya dianggarkan 12 bulan, tapi hanya dibayar 8 bulan. ‘’ Kemana anggaran itu," ujar Nisa, salah satu orator dalam demo tersebut.
Mahasiswa juga menuntut PJ Bupati Merangin Mukti untuk berkomitmen meniadakan pungutan terhadap sejumlah OPD. "Kami juga meminta kepada Pj Bupati Merangin untuk berkomitmen melakukan evaluasi terhadap Kasat Pol PP. Karena kami menganggap Kasat tidak bisa menjalankan tupoksinya,’’ katanya.
Dia mencontohkan, tidak jelas masalah gaji bawahan dan juga banyak PKL yang melanggar aturan tidak ditertibkan. ‘’Untuk itu kami minta bupati berkomitmen melakukan evaluasi terhadap kasat," ujarnya.
Mahasiswa juga meminta kejelasan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Merangin yang sangat fantastis. Termasuk anggaran Rumah Dinas DPRD Kabupaten Merangin.
PJ Bupati Merangin, Mukti ketika menemui puluhan pendemo. Dia meminta maaf kepada pendemo karena terlambat menemui karena ada acara di Rumah dinas Bupati Merangin penyambutan secara adat.
"Saya terharu disambut di sini. Sekarang disambut lagi adek-adek di sini. Terima kasih. Mari bersama kita membangun Kabupaten Merangin," katanya.
Mukti mengaku tidak mempermasalahkan aksi mahasiswa tersebut. Menurut dia, aksi mahasiswa itu adalah bagian dari aspirasi dan kontrol mahasiswa serta masyarakat terhadap kinerja pemerintah. "Ayo adek-adek bantu saya membangun Merangin secara bersama," kata dia.
Menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut, Mukti berjanji akan mempelajarinya terlebih dulu, karena dia baru mulai bekerja. "Untuk sementara silahkan kepada Sekda dan OPD menanggapi hal itu," ujarnya.
Mengenai isu Jual Beli jabatan yang disebut mahasiswa COD, Mukti meminta kepada mahasiswa menyampaikan data real jika hal tersebut benar benar terjadi. "Takutnya itu isu saja. Jika terbukti, langsung bawa data sehingga bisa ditindak lansung. Kemudian kalau defisit bukan kita saja, tempat lain juga sama," kata Mukti.
Sedangkan terkait evaluasi jabatan, Mukti mengatakan akan melakukan evaluasi. Karena sesuai aturan, setiap jabatan setiap 6 bulan akan dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya.
Saya pelajari dulu. Nanti akan kita cek lansung. Kita panggil semuanya. Kita cari apa masalah yang sebenarnya. Karena saya juga tidak mau evaluasi tanpa dasar. Nanti saya yang menyalahi aturan. Intinya dipelajari dulu," jelasnya
Penulis : Asmadi
.
